Perpres Penguatan Pendidikan Karakter (Perpres no.87 Tahun 2017)

Jakarta (Kemenag) - Presiden Joko Widodo siang ini telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87 tentang Penguatan Pendidikan Karakter. Dengan ditandatangani sekaligus diterbitkannya Perpres tersebut, Presiden berharap agar pendidikan karakter dapat berjalan baik di sekolah-sekolah umum maupun pesantren dan madrasah.

"Baru saja saya menandatangani Perpres penguatan pendidikan karakter didampingi oleh para kiai dan pimpinan ormas. Saya sangat berbahagia sekali bahwa semuanya memberikan dukungan penuh terhadap Perpres penguatan pendidikan karakter ini," ujarnya di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu, 6 September 2017.

Sebelum menandatangani Perpres tersebut, Presiden Joko Widodo terlebih dahulu melakukan diskusi saat menerima sejumlah masukan dari pimpinan atau perwakilan dari lembaga maupun organisasi sosial keagamaan di Istana Merdeka. Tampak beberapa yang hadir dalam acara itu ialah perwakilan dari PBNU, Al-Irsyad Al-Islamiyah, Jam'iyatul Al-Washliyah, Dewan Dakwah Islam Indonesia, Mathla'ul Anwar, Tarbiyah Islamiyah, Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah, Rabithah Ma'ahid Islamiyah, MUI, Muhammadiyah, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, dan PP Persis.

"Perpres ini kita siapkan berdasarkan masukan-masukan dari pimpinan-pimpinan ormas yang ada. Semuanya memberikan masukan sehingga Perpres ini betul-betul sebuah Perpres yang komprehensif," ucapnya.

Kepala Negara memastikan bahwa Perpres tersebut akan segera ditindaklanjuti dengan membuat petunjuk pelaksanaan dan teknis sehingga dapat betul-betul diterapkan di lapangan.

"Ini juga memberikan payung hukum bagi menteri, gubernur, bupati, dan wali kota dalam menyiapkan anggaran untuk penguatan pendidikan karakter baik di madrasah, sekolah, dan di masyarakat. Saya kira kekuatan kepentingan Perpres ini ada di situ," tuturnya.

Turut mendampingi Presiden, Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy.

https://kemenag.go.id/…/presiden-tandatangani-perpres-pengu…

Baca selengkapnya ...

Selamat Hari Raya Idul Adha 1438.H - 2017.M

Direktorat KSKK Madrasah
Mengucapkan: Selamat Hari Raya Idul Adha
Semoga kita semua bisa meneladani semangat berkurban dari Nabi Ibrahim dan Ismail dalam mengembangkan pendidikan madrasah.

https://www.youtube.com/watch?v=K2P30UEfK8M&feature=youtu.be

Baca selengkapnya ...

Kemenag Kaji Pemerataan Guru Madrasah

Kementerian Agama sedang mengkaji pemerataan jumlah guru madrasah yang tersebar di Indonesia. Menurut data dari Direktorat GTK Madrasah, sebaran guru dan tenaga kependidikan madrasah masih belum merata.

"Tercatat sebanyak 425.001 guru dari total 701.099 madrasah berada di pulau Jawa atau 61% dari total jumlah guru dan tenaga kependidikan madrasah," ujar Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah, Suyitno Rapat Koordinasi Teknis Direktorat Guru dan tenaga Kependidikan di Palembang, Rabu (30/8)

Baca selengkapnya ...

Informasi Sertifikasi Dan Tampilan Registrasi, Verifikasi Kabupaten dan LPTK PLPG Madrasah 2017

Sahabat Madrasah Untuk Negeri,

Bagi teman-teman Guru yang sebelumnya telah mendapat undangan dan  melakukan pendaftaran online di Simpatika untuk menjadi Calon Peserta PLPG Madrasah 2017, tentu sedang menunggu informasi dan kelanjutan proses dimaksud.

Maka sebagai pemberitahuan awal bahwa Insya Allah mulai tgl 30 Agustus 2017 dijadwalkan akan dirilis menu baru registrasi seleksi Sertifikasi Guru (PLPG) Madrasah 2017 di SIMPATIKA hingga tanggal 8 September 2017.

Rencananya Informasi resmi melalui surat akan diterbitkan dalam waktu dekat dari GTK Kemenag Pusat.

Bagi teman guru yang telah mendapat undangan dan telah melakukan pendaftaran online di SIMPATIKA, agar segera aktivasi akunnya hingga cetak kartu digital.

Dengan ini pula kami bagikan sekilas penampakan Tampilan Registrasi, Verifikasi Kabupaten dan LPTK PLPG Madrasah 2017 yang akan segera hadir.
Agar dapat disimak dan paling tidak teman-teman bisa mendapat gambaran tentang bagaimana dan apa yang perlu dipersiapkan dan dilakukan nanti setelah menu registrasi tersebut dirilis.

Teman-teman dapat mengunduh filenya DISINI

Maka dengan ini teman-teman dapat melakukan persiapan untuk pemberkasan nantinya jika proses registrasi dan verifikasi selasai, dan jika beruntung dan dinyatakan LULUS menjadi Peserta PLPG Madrasah 2017.

Demikian Informasi Sertifikasi Dan Tampilan Registrasi, Verifikasi Kabupaten dan LPTK PLPG Madrasah 2017.
Semoga bermanfaat.

Baca selengkapnya ...

Langkah Pengajuan Bantuan Madrasah Pada Aplikasi Sim Sarpras

Sahabat Madrasah Untuk Negeri,

Sekarang temen-temen tentu sedang sibuk dengan banyaknya pekerjaan terkait pendataan seperti Raport Emis, Simpatika, Dll. bahkan yg sedang hangat diperbincangkan dan digarap adalah Aplikasi SIM Sarpras.

SIM Sarpras merupakan aplikasi yang diperuntukan untuk madrasah dan pondok pesantren untuk memudahkan dalam proses pengajuan bantuan. Madrasah dan Pondok Pesantren yang ingin mengajukan bantuan cukup dengan memilih jenis bantuan yang akan diajukan. Tidak diperlukan kembali untuk membuat proposal dalam bentuk hardcopy. Dimana syarat utama Madrasah dan Pondok Pesantren yang bisa mengajukan bantuan hanya yang sudah terdaftar di EMIS SDM, dan sudah melakukan entri data. Karena data yang digunakan untuk dasar penilaian bantuan sarpras diambil dari EMIS SDM.

Maka fokus informasi kali ini yang kami akan berikan adalah terkait SIM Sarpras tersebut.
bagi teman-teman yang butuh panduan sebenarnya telah disediakan Manualbook yang bisa di download pada dasbor Sim sarpras sebagai panduan dalam mengerjakan atau pegelolaannya.
Bisa juga anda download Manualbook nya Disini

Adapun alur prosesnya seperti berikut:

MODUL LEMBAGA 
Modul lembaga diperuntukan untuk madrasah maupun pondok pesantren dalam mengajukan proses bantuan. Ada beberapa sub-modul yang dapat dilakukan oleh lembaga. Berikut diantaranya : 
1. Update profil data sarpras 
2. Mengajukan bantuan 
3. Monitoring proses pengajuan bantuan 

A. PENGAJUAN BANTUAN Untuk proses pengajuan bantuan lembaga Madrasah/Pondok Pesantren ada 2 (dua) syarat wajib yang harus dipenuhi :
1. Memiliki akun EMIS SDM yang sudah diaktifasi. 
2. Sudah melakukan upload data pada EMIS SDM. 

a) DAFTAR AKUN EMIS SDM 
1. Buka alamat berikut : http://emispendis.kemenag.go.id/emis_sdm/daftar.php

b) MASUK KE SIMSARPRAS 
Jika proses registrasi sudah berhasil dan sudah melakukan update data pada EMIS dilanjutkan proses pengajuan bantuan. 
1. Buka alamat : http://pendis.kemenag.go.id/sarprasapp/ 
2. Masukan username dan password yang sudah diregistrasi pada akun EMIS SDM

c) UPDATE PROFIL SARPRAS 
Setelah berhasil login ke aplikasi SIM Sarpras, hal pertama yang diwajibkan adalah melakukan Update Profil. Hal ini diperlukan untuk bisa melanjutkan proses pengajuan bantuan. 
1. Klik Menu Profil Lembaga 
2. Klik Tombol Update Profil 
3. Jika proses update berhasil maka : Data Umum, Sarana dan Prasarana, PTK dan Siswa akan terisi, sesuai data terakhir yang di Upload pada Emis.

B. PROSES PENGAJUAN BANTUAN 
Proses pengajuan bantuan cukup dengan memilih jenis bantuan, dengan beberapa ketentuan: hanya bisa melakukan permohonan sekali dalam satu jenis bantuan. Jika tahun sebelumnya sudah mendapatkan bantuan maka ditahun berikutnya tidak dapat mengajukan bantuan yang sama selama minimal maksimal 5 tahun ke depan. Proses pengajuan bantuan : 
1. Klik Menu Bantuan 
2. Klik Daftar Bantuan 
3. Pilih Daftar Bantuan yang akan diajukan dengan klik tombol Daftar
4. Klik Daftar Pengajuan Bantuan 
5. Lakukan Upload Dokumen yang dibutuhkan dan Upload Foto Kondisi. 
6. Klik Daftar Pengajuan Bantuan 
7. Cetak Surat Pernyataan 

C. MONITORING PROSES BANTUAN 
Setelah proses pengajuan bantuan terlaksana maka, proses selanjutnya adalah memonitoring proses bantuan berjalan. Dengan SIM Sarpras ini, kita bisa melihat progres bantuan. Apakah sudah dilakukan verifikasi dokumen, kapan dilakukan penetapan, dan bagaimana status pengajuan yang dilakukan. 
1. Klik menu Bantuan 
2. Klik menu Bantuanku, disini terlihat status prosesnya dan status approval nya

MODUL ADMIN USER 
Modul ini diperuntukan untuk Admin Level Kabupaten/Kota, Admin Level Kanwil dan Admin Level Pusat. Dalam modul ini Admin User bisa menambahkan jenis bantuan serta melakukan penilaian terhadap pemohon bantuan. 

A. REGISTER JENIS BANTUAN 
1. Klik Menu Bantuan 
2. Klik Menu Buat Bantuan 
3. Isi data Jenis Bantuan
4. Klik Simpan

B. PROSES PENILAIAN PEMOHON 
Proses selanjutnya yang wajib dilakukan oleh Admin User adalah memberikan penilaian terhadap data-data pemohon. 
1. Klik menu Verifikasi Data 
2. Klik pada proses yang akan dilakukan, klik pada angka yang muncul
3. Maka akan muncul daftar pemohon yang telah melakukan permohonan bantuan 
4. Klik tombol Review untuk memberikan penilaian terhadap pemohon
5. Tentukan hasil Check Dokumen, dan masukan catatan yang diperlukan. 
6. Klik Simpan.

PENGATURAN APLIKASI 
Modul ini dikhususkan untuk Admin Level Pusat, dimana diperbolehkan untuk melakukan Customize aplikasi SIM Sarpras, diantararanya : 

A. Kelompok Bantuan Kelompok bantuan adalah modul masterdata Kelompok Bantuan yang di Bedakan Lembaga Madrasah dan Pondok Pesantren yang nantinya akan muncul pada pilihan saat Register Bantuan. 
1. Klik Master Data 
2. Klik Kelompok Bantuan  

B. Jenis Dokumen Modul ini digunakan untuk menambahkan jenis Dokumen yang diwajibkan dalam proses pengajuan bantuan. Dalam modul ini dapat menambahkan jenis bantuan yang harus dilengkapi oleh pemohon saat melakukan pengajuan bantuan. 
1. Klik Master Data 
2. Klik Jenis Dokumen 

C. Pengaturan Umum Dalam modul ini untuk pengaturan aplikasi: 
1. Apakah aplikasi membatasi pemohonan jenis bantuan yang sama, jika diilih Ya, maka Sistem akan melakukan filter terhadap pemohon, apakah sudah pernah menerima bantuan sejenis pada tahun-tahun sebelumnya.  
2. Berapa lama batas penerimaan jenis bantuan yang sama, jika pada tahap pertama dipilih Ya maka, pada point kedua ini akan menentukan berapa lama pemohon bisa mengajukan permohonan jenis bantuan serupa. 
3. Tahun Anggaran yang diaktifkan dalam proses tarik data 
4. Semester yang diaktifkan dalam proses tarik data 

D. Pengumuman Modul ini digunakan untuk membuat pengumuman atau pun berita yang tentunya akan muncul disemua halaman baik lembaga maupun admin level pada halaman dashboard. 
1. Klik Master Data 
2. Klik Pengumuman.

Demikian informasi tentang alur proses atau langkah-langkah Pengajuan Bantuan pada aplikasi SIM Sarpras.
Semoga bermanfaat.

Baca selengkapnya ...

Program Beasiswa S-2 Untuk Guru Dan Calon Pengawas Madrasah 2017 Di Kemenag

Sahabat Madrasah untuk Negeri,

Kabar Gembira........!!
Buat teman-teman Guru dan Calon Pengawas Madrasah datang dari Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama hari ini.
Dimana Dirjen Pendis telah mengeluarkan Surat Edaran tentang Pemberitahuan Tugas Belajar S2 bagi Guru dan Calon Pengawas Madrasah, Nomor : 456/Dt.I.II/3/KP.02/8/2017 tertanggal 21 Agustus 2017.

Adapun isi surat dimaksud antara lain ;
Dengan hormat disampaikan bahwa dalam upaya untuk meningkatkan kualifikasi, mutu, kompetensi, dan profesionalitas guru dan calon pengawas madrasah di lingkungan Kementerian Agama Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam akan menyelenggarakan program tugas belajar Strata dua (S-2) untuk guru dan calon pengawas madrasah. Sehubungan dengan hal itu , untuk mendukung suksesnya pelaksanaan penyelenggaraan program tersebut agar Saudara menyampaikan informasi dimaksud kepada guru madrasah dan calon pengawas di lingkungan wilayah Saudara sebagaimana petunjuk teknis nomor 4142 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Program Tugas Belajar Strata 2 Bagi Guru dan Calon Pengawas Madrasah.

Dalam lampiran surat tersebut juga dicantumkan Perguruan Tinggi Penyelenggara, Persyaratan dan Jadwal pendaftaran, yang antara lain berbunyi ;

Persyaratan Program Tugas Belajar Strata -2 terdiri dari: 
A. Persyaratan Akademik
a) Calon peserta adalah: 
1. Guru PNS pada Madrasah.
 2. Guru Non PNS pada Madrasah Negeri. 
3. Guru Tetap Yayasan Non PNS, telah mengabdi minimal 2 tahun. 
4. Guru Tetap yang di SK-kan oleh Ketua Yasayan tempat bertugas, dengan syarat yang bersangkutan setelah studi bersedia bertugas kembali (sekurang-kurangnya 5 tahun) pada lembaganya dengan dibuktikan surat pernyataan bermaterai. 
5. Calon Pengawas Madrasah semua jenjang pada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam. 

b) Berpendidikan S1/D-IV dari perguruan tinggi terakreditasi. 
c) Pengampu salah satu dari mata pelajaran berikut: Keagamaan (Akidah-Akhlak, Alqur’an-Hadist, Fikih, Sejarah dan Kebudayaan Islam), IPS, Ekonomi, Antropologi, Geografi, Sosiologi, PPKn dan guru kelas. 
d) Memiliki IPK minimal 2,75 pada skala 1,00-4,00 pada jenjang pendidikan S1/ D-IV 
e) Memiliki kemampuan bahasa Inggris dan bahasa asing lainnya dibuktikan dengan sertifikat;
 f) Memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan Madrasah (NUPTK) atau Nomor Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NPK);
 g) Usia Maksimal 40 Tahun, terhitung per tanggal 31 Desember 2017.

B. Persyaratan Administratif 
Calon peserta mengajukan permohonan tertulis untuk memperoleh bantuan Program Tugas Belajar Strata-2 kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI melalui perguruan tinggi yang dituju sesuai jurusan yang diminati dengan lampiran sebagai berikut dan diupload ketika melakukan pendaftaran online: 
1) Fotocopy ijazah dan transkrip nilai S1 atau D-IV yang telah dilegalisir tiga tahur terakhir; 
2) Fotocopy SK pertama dan SK terakhir penempatan sebagai guru (PNS); 
3) Foto copy SK Kepangkatan terakhir; 
4) Daftar Riwayat Hidup; 
5) Foto copy Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Latihan (STTPL) Calon Pengawas dari Balai Diklat Kementerian Agama (bagi calon peserta dari unsur calon pengawas madrasah); 
6) Surat rekomendasi dari Kepala Madrasah/Ketua Yayasan tempat bertugas yang menyatakan bahwa program studi yang akan diambil dibutuhkan untuk penguatan satuan program studi/jurusan pada perguruan tinggi tersebut; 
7) Surat rekomendasi dari Ketua Yayasan bagi guru Non PNS yang menyatakan bahwa yang bersangkutan aktif dan berstatus sebagai guru tetap (minimal mengajar selama 2 tahun berturutturut) di Madrasah Tempat Tugas; 
8) Surat pernyataan diizinkan belajar dan ditugaskan kembali mengajar setelah selesai mengikuti program Program Tugas Belajar Strata-2 
9) Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku; 
10) Daftar Riwayat Hidup; 
11) Foto copy NPWP; 
12) Foto copy Sertifikat Pendidik (bagi yang telah lulus sertifikasi); 
13) Foto copy Kartu Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) atau Nomor Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NPK); 
14) Foto copy sertifikat yang menunjukkan kemampuan bahasa Inggris dan bahasa asing lainnya; 
15) Surat Pernyataan tidak sedang menerima bantuan Program Tugas Belajar Strata -2 dari Kementerian Agama atau Instansi Lain yang ditandatangani diatas materai; 
16) Surat permohonan Program Tugas Belajar Strata-2 ditujukan kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam cq Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan; 
17) Surat pernyataan kesanggupan menyelesaikan studi di atas kertas bermaterai, jika guru tidak menyelesaikan study sesuai masa kontrak, maka pembiayaan semester berikutnya dibiayai oleh guru yang bersangkutan. 

C. Biaya yang di cover Biaya yang di cover untuk program Tugas Belajar Strata -2 terdiri dari: 

1. Biaya pendidikan dan penyelenggaraan program 
2. Biaya hidup (Living Cost). 
3. Biaya sumber belajar. 

D. Jadwal Pendaftaran 
1) Pendaftaran mulai tanggal 22 s.d 31 Agustus 2017 di PTP (Perguruan Tinggi Penyelenggara) 
2) Tes akademik tanggal 12 dan 13 September 2017, meliputi tes tertulis (TPA) dan wawancara 
3) Info detail tentang pendaftaran dapat menghubungi PTP yang dituju.

Surat tersebut dapat anda unduh DISINI

Demikian informasi terkait Surat Edaran Dirjen Pendis tentang Pemberitahuan Tugas Belajar S2 bagi Guru dan Calon Pengawas Madrasah 2017.

Semoga Bermanfaat.

Baca selengkapnya ...

Juknis Beasiswa S-2 Bagi Guru Dan Calon Pengawas Madrasah 2017

Sebagaimana informasi mengenai  Surat Edaran tentang Pemberitahuan Tugas Belajar S-2 bagi Guru dan Calon Pengawas Madrasah, Nomor : 456/Dt.I.II/3/KP.02/8/2017 tertanggal 21 Agustus 2017 yang kami share pada artikel sebelumnya Program Beasiswa S-2 Untuk Guru Dan Calon Pengawas Madrasah 2017 Di kemenag, maka kali ini kami kembali untuk share PETUNJUK TEKNIS PROGRAM TUGAS BELAJAR STRATA-2 BAGI GURU DAN CALON PENGAWAS MADRASAH TAHUN ANGGARAN 2017.

Sekilas tentang isi dari juknis dimaksud antara lain mengenai,
Tujuan umum program ini adalah untuk meningkatkan mutu,
kompetensi dan profesionalisme Guru dan Tenaga Kependidikan (Calon
Pengawas Madrasah) di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan
Islam.

Adapun tujuan khusus program ini adalah:
a. Memperluas akses bagi para guru madrasah dan calon pengawas
madrasah untuk dapat mengikuti pendidikan pascasarjana dalam
upaya pemenuhan kualifikasi dan kompetensi akademik sebagai
tenaga pengajar dan pengawas di madrasah.

b. Memperluas akses bagi Tenaga Kependidikan (Calon Pengawas) di
lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam untuk dapat
mengikuti pendidikan pascasarjana dalam upaya peningkatan
efektifitas dan produktifitas supewisi akademik dan manajerial
pengelolaan madrasah.

c. Meningkatkan mutu akademik para gum dan kineda tenaga
kependidikan (calon pengawas madrasah) dalam menjalankan tugas
profesinya.

d. Membantu guru madrasah dan calon pengawas madrasah dalam
pemenuhan kebutuhan tenaga pengajar dan tenaga kependidikan,
baik dari aspek kualitas maupun kuantitas sesuai persyaratan
pendidikan madrasah yang berkualitas dan berstandar nasional;

e. Mendorong terselenggaranya pembelajaran di madrasah agar lancar,
terkoordinasi dengan baik, dan akuntabel.

Sementara itu Sasaran program adalah:
1. Guru PNS Kementerian Agama yang mengajar pada MI, MTs dan MA;
2. Guru Tetap Yayasan yang mengajar pada madrasah swasta (MIS, MTSS
dan MAS):
3. Guru Bukan PNS yang mengajar pada madrasah negeri (MIN, MTSN dan
MAN).
4. Calon Pengawas Madrasah semua jenjang (dibuktikan dengan Surat
Tanda Tamat Pendidikan dan Latihan (STTPL) Calon Pengawas dari Balai
Diklat Kementerian Agama)

Untuk lebih jelasnya anda dapat mengunduh dokumen lengkapnya Disini

Bagi teman-teman Guru dan Calon pengawas yang berminat bisa langsung mendaftarkan diri berhubung waktu pendaftaran hanya beberapa hari saja, dan akan berakhir tanggal 31 Agustus 2017.

Demikian informasi terkait Juknis Beasiswa S-2 Guru dan Calon Pengawas Madrasah yang dapat kami share dikesempatan ini.
Semoga bermanfaat. 

Baca selengkapnya ...

Mekanisme Pengajuan NPSN Lembaga/Madrasah Di Kemenag

Sahabat Madrasah Untuk Negeri,

Sudahkah Sekolah/Madrasah anda memiliki Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN)..??
Apa itu NPSN?
NPSN (Nomor Pokok Sekolah Nasional) adalah kode pengenal sekolah yang bersifat unik dan membedakan satu sekolah dengan sekolah lainnya. 

Jika Sekolah/Madrasah anda belum memiliki NPSN, maka segera melakukan pengajuan NPSN, dengan mengikuti mekanisme/prosedur pengajuan yg sudah ada.

Mau mengajukan tapi tidak mengerti atau paham tentang cara mengajukan?

Berikut kami bagikan Mekanisme Pengajuan NPSN Lembaga/Madrasah di Kementerian Agama.

Filenya dapat anda unduh DISINI

Dan jika sudah memiliki, bisa langsung melakukan verval NPSN dan diikuti dengan Pengajuan Sertifikat NPSN.
Baca Mekanisme Pengajuan NPSN dan Verval NPSN Madrasah

Demikian, Semoga bermanfaat.

Baca selengkapnya ...

Kisi-Kisi USBN dan UN Untuk MTs/SMP, MA/SMA dan SMK Tahun Pelajaran 2017/2018

Dalam rangka persiapan pelaksanaan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) dan Ujian
Nasional (UN) Tahun Pelajaran 2017/2018, untuk menjadi acuan bagi Saudara, satuan
pendidikan, dan pihak terkait lainnya di daerah, bersama ini kami sampaikan beberapa
dokumen sebagai berikut.

1. Surat Keputusan BSNP Nomor: 0281/SKEP/BSNP/VIII/2017 tanggal 1 Agustus 2017
tentang Kisi-kisi USBN Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah
(MTs), Sekolah Menengah Atas (SMA)/Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah
Kejuruan (SMK), Tahun Pelajaran 2017/2018, beserta Lampiran Kisi-Kisi.

2. Surat Keputusan BSNP Nomor: 0282/SKEP/BSNPVIII/2017 tanggal 1 Agustus 2017
tentang Kisi-kisi UN untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun Pelajaran
2017/2018, beserta Lampiran Kisi-Kisi.

Kisi-kisi USBN selanjutnya akan dijadikan acuan untuk mengembangkan dan merakit
naskah soal USBN yang disusun berdasarkan kriteria pencapaian Standar Kompetensi
Lulusan (SKL), Standar Isi (SI), dan kurikulum yang berlaku.
Pelaksanaan USBN diatur sesuai dengan Prosedur Operasional Standar (POS) Ujian
Sekolah Berstandar Nasional (USBN) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan
Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Demikian bunyi surat edaran BSNP Nomor : 0080/SDAR/BSNP/VIII/2017 terkait Kisi-Kisi USBN dan UN Tahun Pelajaran 2017/2018 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama
di Seluruh Indonesia.

Teman-teman dapat mengunduh file lengkapnya DISINI untuk dicermati dan dipelajari sebagaimana penjelasan surat diatas bahwa Kisi-Kisi dimaksud akan menjadi acuan untuk mengembangkan dan merakit naskah soal USBN dan UN pada Tahun Pelajaran 2017/2018 ini.

Demikian yang dapat kami bagikan pada kesempatan ini.
Semoga bermanfaat.

Baca selengkapnya ...

[SIMPATIKA] Syarat Dan Cara Mendapatkan NPK Bagi Guru Madrasah

Pendidik & Tenaga Kependidikan Kemenag atau guru madrasah yang secara otomatis memperoleh NPK adalah :

1. Pendidik PNS
2. Pendidik Non-PNS dan sudah mempunyai NUPTK

Syarat dan Cara Mendapatkan NPK bagi Guru Madrasah di SIMPATIKA

Lalu, pendidik atau guru yang belum memiliki NUPTK bagaimana?

Pendidik atau guru kelompok ini bisa mendapatkan NPK asal memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Sudah mempunyai PegID bintang 4 di Simpatika
2. Mempunyai kualifikasi pendidikan minimal D4/S1
3. Sudah mengajar pada satminkal madrsah/RA di lingkungan Kementerian Agama tidak kurang dari 2 tahun
4. Mempunyai riwayat mengajar selama 4 semester secara berurutan dalam dua tahun terakhir.

Untuk PNS dan guru Non-PNS yang sesuai kriteria, NPK-nya akan diterbitkan secara otomatis (tanpa proses pengajuan manual) lewat sistem layanan Simpatika. Kedua jenis pendidik ini Tidak perlu melakukan apa-apa. Nomor Pendidik Kemenag (NPK) -nya akan langsung muncul di Simpatika pada akun pribadi masing-masing.

Bagi pendidik atau guru madrasah, penting untuk memastikan data-data yang termuat di simpatika adalah data valid, sesuai dengan keadaan sebenarnya dan lengkap. Data yang tidak benar akan berdampak pada tidak munculnya fitur pengajuan NPK.

Jika ditemukan data yang belum benar, lakukan prosedur perubahan data portofolio. Lanjutkan dengan cetak Surat Pengajuan Perubahan Data (S12) dan ajukan ke Admin Simpatika tingkat Kabupaten/Kota. Tunggu diterbitkan Surat Persetujuan Perubahan Data (S13).

Jika Belum Punya PegID, Bisakan Memperoleh NPK?

Bagi pendidik atau guru madrasah yang sudah memenuhi syarat, tetapi belum mempunyai PegID, atau sudah terdaftar di layanan Simpatika namun statusnya belum bintang 4, tentu tidak dapat mengajukan NPK. 

Agar dapat memperoleh NPK, pendidik yang belum mempunyai PegID wajib mendaftar terlebih dahulu di layanan Simpatika sampai selesai dan mencapai status bintang 4.

Bagi PTK Belum Aktif

Jika pada semester sebelumnya, PTK lupa tidak melakukan pengaktifan (sampai mencetak kartu) di Simpatika sehingga status vervalnya masih "Belum Aktif", maka bisa dipastikan tidak bisa mengajukan NPK.

Lalu Bagaimana Nasib NUPTK?

NUPTK tetaplah berlaku sebab NPK hanya berlaku di lingkungan Kementerian Agama. Dan bagi pendidik atau guru madrasah yang belum mempunyai tetap dapat mengajukan ke Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Demikian info tentang Syarat dan cara mendapatkan Nomor Pendidik Kemenag (NPK) bagi guru madrasah di Simpatika.

Semoga bermanfaat.

Baca selengkapnya ...

[SIMPATIKA] Kepala Madrasah Swasta Harus Non PNS

Assalamu'alaikum....
Teman-teman Madrasah Untuk Negeri,

Pada kesempatan kali ini kami akan mengingatkan kita kembali tentang Peraturan Menteri Agama nomor 29 Tahun 2014 yang mengatur tentang Kepala Madrasah.


PMA ini telah ada sejak ditetapkan pd 15 september 2014 lalu, namun ternyata baru mulai di implementasikan atau di akomodir dalam layanan SIMPATIKA untuk periode semester 1 Tahun Pelajaran 2017/2018 kali ini.
Hali ini diketahui saat penginputan data Calon Kepala Madrasah pada fitur penambahan Kamad baru pada Layanan Simpatika, yang kemudian muncul Peringatan sebagaimana gambar diatas.

Dengan munculnya peringatan ini maka jelas bahwa Simpatika telah menerapkan aturan sesuai PMA no.29 tahun 2014 dimaksud, sebagaimana yg termuat dalam pasal 2 poin (b) dalam PMA tersebut, yg mana berbunyi "Kepala Madrasah Non-PNS pada Madrasah yang diselenggarakan oleh Masyarakat"

Namun setelah kami mencermati kembali, melihat pengalaman dari beberapa teman yang sempat mencoba fitur dimaksud dan kami dapati yg terdampak dari dibelakukannya hal tersebut hanya bagi Calon Kepala Madrasah yang diangkat mulai pada semester ini (semester 1 2017/2018) atau periode pendataan simpatika semester ganjil Tapel 2017/2018. Jadi bagi yang diangkat pada periode sebelumnya tidak/belum terpengaruh apa-apa.

Mungkin Teman-teman dapat membuka dan menyimak kembali dengan seksama PMA No.29 Tahun 2014 ini agar lebih jelas, adapun file lengkapnya dapat Anda download DISINI

Baca selengkapnya ...

Kemenag Siapkan Kuota 7.500 Untuk PLPG Guru Madrasah Tahun 2017

Kemenag Siapkan Kuota 7.500 Untuk PLPG Guru Madrasah

Kementerian Agama mengalokasikan kuota 7.500 guru madrasah di Tahun 2017 untuk mengikuti Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG). Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah Suyitno mengatakan, kuota PLPG yang dimiliki tahun ini sebanyak 7.500 guru terdiri atas 4.000 guru Mata Pelajaran Umum, 3.000 guru Mata Pelajaran agama dan 500 untuk guru MAN Insan Cendekia.

"Jumlah tersebut mengalami pengurangan sebesar 50% karena adanya efisiensi anggaran yang dilakukan Kementerian Agama," ujar Suyitno saat kegiatan Koordinasi Program Sertifikasi Guru dan Beasiswa S2 Guru Madrasah Tahun 2017 di Bogor (2407).Peserta kegiatan tersebut merupakan para Kepala Bidang Pendidikan Madrasah/Pendidikan Islam dan para Dekan/Ketua Rayon perguruan tinggi penyelenggara sertifikasi guru baik Perguruan Tinggi Umum (PTU) maupun Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN).

Suyitno berharap, melalui kegiatan ini dapat didiskusikan secara serius beberapa ketentuan baru melalui down to top sehingga mampu menghasilkan kebijakan yang nantinya akan tertuang dalam penyusunan nota kesepahaman antara Kementerian Agama dan Perguruan Tinggi yang akan menjadi mitra penyelenggara.

"Pola PLPG yang akan dilaksanakan khusus untuk guru madrasah tahun ini tidak dengan menggunakan basis nilai UKG mengingat Kementerian Agama belum memiliki kebijakan untuk melaksanakan hal ini," ungkap Guru Besar UIN Raden Fatah Palembang ini.

Kepala Seksi Bina Guru MI/MTs Fahmi menambahkan, saat ini jumlah calon peserta sertifikasi yang sudah mendaftarkan diri melalui SIMPATIKA sebanyak 24.711 guru. Jumlah tersebut nantinya akan dialokasikan sesuai dengan ketentuan menjadi data shortlist untuk selanjutnya ditetapkan melalui Keputusan Dirjen Pendidikan Islam.

"Data peserta yang sudah ditetapkan akan diserahkan kepada perguruan tinggi mitra untuk dilakukan verifikasi portofolio," kata Fahmi.

Fahmi mengatakan, sesuai dengan rencana yang telah disusun Direktorat GTK Madrasah, pelaksanaan MoU antara Kemenag dan Perguruan Tinggi Mitra akan dilaksanakan pada bulan Agustus 2017. Adapun kegiatan PLPG akan dilaksanakan pada bulan September-Oktober 2017. Ia berharap, kepada para calon peserta PLPG untuk mempersiapkan diri secara optimal mengingat instrumen penilaian PLPG tahun ini lebih sulit dan kompleks karena akan dipantau langsung oleh mentor khusus untuk tagihan portofolio per individu guru.

Sumber:

https://kemenag.go.id/berita/read/505004/kemenag-siapkan-kuota-7-500-untuk-plpg-guru-madrasah

Baca selengkapnya ...